Author : UnknownTidak ada komentar
HUKUM MARITIM
Hukum adalah Suatu himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengurus tata tertib suatu lingkungan masyarakat. Hukum bersumber dari segala sesuatu darimana orang dapat mengenal bermacam-macam peraturan yang berlaku didalam masyarakat dan oleh umum dianggap sebgai hukum yang pada hakekatnyamerupakan peraturan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.
Hukum tersebut dapat berbentuk tulisan, dokumen, naskah dari suatu bangsa dalam masa tertentu, UU, Kebiasaan, Yurisprudensi, Ilmu Pengetahuan Hukum dan perjanjian.
Menurut isinya Hukum dibagi menjadi:
1) Hukum Privat (Sipil) yaitu mengatur hubungan dengan perseorangan
2) Hukum Publik (Negara) yaitu mengatur negara dengan alat-alat perlengkapannya
I. Kapal dan Pendaftaran Kapal
Kapal adalah yang di berikan KUHD Pasal 309 mengenal kapal adalah serba luas. Kapal semua alat berlayar, apapun namanya dan sifatnya. Sedangkan dengan alat berlayar dimaksudkan benda yang dapat dianggap termasuk alat-alat perlengkapanya, yaitu benda-benda yang dapat dilepaskan tanpa menggangu kapal (Kemudi, Rantai, Jangkar, Tali –temali, Kompas dll )
Pendaftaran kapal menurut KUHD pasal 314, kapal Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 m3 dapat dibutuhkan dalam register kapal, namun dengan adanya persyaratan melampirkan akta pendaftaran pada waktu mengajukan permohonan bukti kebangsaan, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran adalah keharusaan. Tujuan pendaftaran adalah:
1) Untuk memperoleh tanda bukti kebangsaan
2) Untuk dapat dibebani Hipotek ( jaminan hutang )
II. Nahkoda
Nahkoda adalah seseorang yang berwenang membawa kapal dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dengan selamat.
Menurut Pasal 393 KUHD: Nahkoda mempunyai kekuasaan di kapal atas semua pelayar.
Menurut Pasal 386 KUHD: Nahkoda mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tata tertib terhadap awak kapal.
Dari ketentuan-ketentuan diatas jelaslah kedudukan Nahkoda sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan tertinggi diatas kapal. Oleh karena itu Nahkoda tidak termasuk kelompok awak kapal. Disamping tugas sebagai pemimpin maka nahkoda adalah wakil dari pengusaha kapal dan pemilik muatan.
5 jabatan/fungsi Nahkoda :
1) Sebagai pemimpin umum
2) Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum
3) Sebagai Pegawai Kepolisian/Kejaksaan
4) Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil
5) Sebagai Pegawai Notaris
III. Awak Kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam sijil awak kapal.
Menurut Pasal 375 KUHD : Dinas Awak kapal adalah pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh mereka yang ntelah diterima untuk bekerja dikapal, kecuali pekrjaan nahkoda.
IV. Hak dan Kewajiban Awak Kapal
Hak Awak Kapal adalah kenikmatan yang di peroleh dari kompensasi atas pemenuhan kewajiban.
Hak ( sumber dari penguasaan ) dari awak kapal dijabarkan dalam perjanjian kerja. Hak-hak yang terpenting bagi awak kapal adalah:
a. Hak atas Gaji/Upah
Menurut pasal 402 KUHD, penentuan akan upah tidak boleh diesrahkan kepada kehendak salah satu pihak.
b. Hak atas Permakanan dan Penginapan kapal
Menurut KUHD maka pengusaha kapal wajib menyediakan makanan kepada nahkoda dan awak kapa, dalam arti pantas.
c. Hak atas Cuti
- Pasal 409 KUHD, Nahkoda berhak untuk setiap tahun yang mana ia terus menerus bekerja pada pengusaha kapal atas paling sedikit 14 hari libur/2 8 hari tetap menerima upahnya.
- Pasal 415 KUHD, Persyaratan diatas berlaku pula untuk awak kapal dengan perbedaan dalam jumlah hari paling sedikit 7 hari / 2 5 hari
d. Hak atas perawatan
Pasal 418 KUHD mangatur awak kapal yang jatuh sakit.
e. Hak atas angkutan bebas
Untuk seseorang yang telah mengakhiri hubungan kerja diluar negeri berhak atas angkutan bebas, karena :
- PKL yang bukan menurut perjalanan.
- PKL menurut perjalanan melebihi satu setangah tahun.
- Pemutusan oleh pengusaha kapal berdasarkan alasan mendesak seketika disampaikan kepada pihak buruh.
- Pembatalan PKL atas permohonan pihak buruh berdasarkan alasan penting.
Menurut Pasal 452 KUHD angkutan bebas termasuk biaya pemeliharaan dan penginapan ketempat diadakannya PKL dengan memperkerjakan dikapal yang menuju tempat yang dimaksud diatas.
Kewajiban Awak Kapal.
Dalam perundang-undangan “ Hukum Perdata” menjabarakan dalam 5 pasal kewajiban. yang menyangkut awak kapal adalah :
- Pihak buruh wajib melaksanakan tugasnya sesuai kemampuan yang terbaik.
- Mentaati ketentuan-ketentuan untuk menegakkan ketertiban perusahaan, yang di berikan oleh majikan berdasarkan PKL.
Menurut Pasal 384 KUHD setiba di pelabuhan pertama, tanpa mengganggu rencana perjalanan kapal, ia dapat meminta perantaraan syahbandar atau konsul yang pada hakekatnya tidak dapa t menentukan benar /tidaknya pergaduan dari awak kapal tersebut, kecuali hakim yang biasanya akan memperhatikan pendapat syahbandar/konsul.
Tanpa izin nahkoda seorang awak kapal tidak boleh meninggalkan kapal jika nahkoda menolak memberikan izin maka ia wajib mencatat alasannya dalam buku harian kapal dan atas permintaan awak kapal tersebut memberikan dalam waktu 12 jam pengukurannya secara tertulis.
V. Sijil kapal
Sijil kapal termasuk surat-surat kapal yang harus ada di kapal sewaktu berangkat meninggalkan pelabuahan.
Menurut Pasal 560 seorang Nahkoda yang berangkat tanpa sijil kapal, terlibat dalam suatu pelanggaran pelayaran.
Sijil kapal adalah suatu daftar yang berisi nama-nama awak kapal yang dibuat dihadapan pegawai pendaftaran awak kapal. Sijil kapal diatur dalam pasal 341, 375, dan 376 KUHD dan mempunyai sifat-sifat “Deklaratif”
Isi dari sijil kapal adalah :
1) Nama kapal
2) Pelayaran
3) Nama pengusaha kapal
4) Nama nahkoda
5) Nama awak kapal
6) Kedudukan kerja awak kapal
7) Penunjukan perwira kapal.
Menurut Pasal 375 KUHD, sijil kapal adalah daftar dari semua orang yang harus melakukan dinas sebagai awak kapal.
B.Penyijilan
Penyijilan adalah pembuatan sijil yang dapat dilakukan untuk waktu tertentu.
· Dalam penyijilan pengusaha kapal harus menyerahkan:
- Perjanjian kerja kolektif yang masih berlaku
· Nahkoda pada waktu penyijilan menyerakan :
- Pengangkatannya sebagai nahkoda
- Ijazah yang diperlukan untuk jabatannya
- Keterangan kesehatan
· Awak kapal pada waktu penyijilan menyerahkan :
- Buku pelaut masih berlaku
- Keterangan kesehatan
- Surat permohonan pengusaha kapal.
Artikel Terkait
Posted On : Senin, 18 Maret 2013Time : Maret 18, 2013
